PERATURAN MENGENAI LHKASN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

LOGIN Aplikasi e-LHKASN